Deputi Kemenko PMK pimpin rapat percepatan penanganan pascagempa NTB

NTBOne – Deputi Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK Mayjen TNI Dody Usodo Hargo memimpin rapat koordinasi membahas upaya percepatan penanganan pascagempa bumi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Senin.

Hadir dalam rapat tersebut Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Muhammad Rum, dan para pihak terkait.

Usai menggelar rapat, Deputi Kemenko PMK Mayjen TNI Dody Usodo Hargo, menjelaskan misi kedatangannya ke NTB untuk memonitoring dan mengevalusi terkait proses percepatan pembangunan pascabencana karena dari pemerintah pusat seluruh kebutuhan dan keperluan untuk percepatan pemulihan sudah didukung.

“Dari Rakor ini, semua masukan yanga ada baik dari BPBD, Danrem 162/WB, PUPR, Rekompak dan Pemkab, BRI dan BPKP akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti, seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggung jawaban, masalah adanya duplikasi KK dan nama korban yang ternyata diinternal di NTB sendiri masih ada miss karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya berbeda,” katanya.

Menurutnya, permasalahan itulah yang perlu diselesaikan, mana yang bisa dibawa untuk rapat ditingkat pusat maka akan diselesaikan ditingkat kementerian dan mana yang bisa diselesaikan diinternal Provinsi NTB, diselesaikan di daerah.

Terkait dengan saran Danrem tentang RTG rumah instan kayu (Rika), Dody mengatakan, agar sisa Rika yang belum dibangun didiskresi atau dialihkan ke bentuk yang lain karena keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu dan proses yang lama.

“Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana baru dengan penebangan hutan secara illegal” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, di antaranya masalah administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar seperti semen dan plat baja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut dia, sudah diupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa mencapai target sampai tanggal 12 April 2019.

“Kita sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada pasca gempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan proses dan kesabaran kita bersama,” ungkapnya.

Dengan kondisi ini, lanjut Rizal, Pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi pencairan dana stimulan dan mendatang ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.

“Progress percepatan rehab rekon selama 2 bulan terakhir sudah lebih dari 8000 rumah yang terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga sangat membantu mengingat dinamika dilapangan, namun itu dilakukan dengan koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya memberikan pelayan yang maksimal kepada korban,” papar orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut.

Dia juga menegaskan, terkait dengan pendebetan oleh BRI setelah 12 April 2019, akan tetap dilakukan karena sudah ada kebijakan dan keputusan dari atas apalagi pascagempa terakhir yang terjadi pada 17 Maret 2019 dan Presiden Joko Widodo, juga sudah melihat kondisi terakhir pascagempa.

Alumni Akademi Militer 1993 tersebut juga menjelaskan saat ini pasukan TNI yang sudah tergelar sebanyak 1000 orang di seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1 SSK, Loteng 1 SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK.

“Kami sudah koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pasca gempa terakhir sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel,” sebutnya.

Danrem juga meminta agar masyarakat pro aktif membantu memberikan sumbang saran positif yang terbaik untuk para korban gempa agar dapat segera ditangani dengan harapan mereka segera memiliki dan menempati rumah sesuai dengan harapan semua pihak. (Wal)

Leave a Reply