Direktur Perusahaan Tambang di Lombok Terancam Penjara 10 Tahun

0
418
Kabid Humas Polda NTB, AKBP H Purnama, S.IK, memberikan keterangan pers terkait dugaan tindak pidana di bidang pertambangan, di Mapolda NTB, di Mataram, Selasa (25/6). (Foto NTBOne)
Kabid Humas Polda NTB, AKBP H Purnama, S.IK, memberikan keterangan pers terkait dugaan tindak pidana di bidang pertambangan, di Mapolda NTB, di Mataram, Selasa (25/6). (Foto NTBOne)

Mataram (NTBOne) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Direktur CV PM berinisial SH (44), dan seorang buruh berinisial SAH (49), sebagai tersangka dan terancam 10 tahun penjara karena diduga melakukan penambangan tanah urug di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tanpa izin resmi dari pemerintah.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP H Purnama, S.IK, di Mataram, Selasa (25/6/2019), menjelaskan penetapan status tersangka terhadap SH dan SAH setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan pengambilan keterangan para saksi serta berbagai alat bukti.

“Pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka adalah Pasal 158 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp10 miliar,” katanya.

Unit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB telah melakukan penyidikan kasus dugaan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan yang terjadi pada Juli 2018, di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

CV PM adalah perusahaan di bidang pertambangan dan melakukan pertambangan bijih besi di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sesuai izin usaha pertambangan operasi produksi Nomor 964/421/Distamben/2011 yang mana izinnya berakhir sampai dengan Agustus 2021.

Namun, selain melakukan penambangan bijih besi, tersangka SH meminta bantuan kepada tersangka SAH untuk melakukan penambangan batuan dengan komoditas tanah urug pada Juli 2018 menggunakan alat berat berupa exsavator pada lahan seluas empat hektare. Di mana seharusnya kegiatan penambangan dengan lokasi yang sama, namun dengan komoditas yang tambang yang berbeda harus memiliki izin penambangan sesuai komoditas yang diambil, yaitu komoditas batuan.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 158 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, kegiatan penambangan komoditas batuan tersebut tanpa seizin pemilik lahan yang sah sesuai dengan Keputuan Pengadilan Tinggi Mataram dengan nomor putusan 187/PDT/2015/PT.MTR, dan telah merugikan pemilih lahan berinisial JB. (Wal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here