Hakim Pengadilan Negeri Praya Tolak Gugatan Praperadilan Terhadap Polres Loteng

0
110
Suasana sidang praperadilan Polres Lombok Tengah, di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (29/11/2019). (Foto NTBOne)
Suasana sidang praperadilan Polres Lombok Tengah, di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (29/11/2019). (Foto NTBOne)

Lombok Tengah (NTBOne) – Hakim Ketua Fita Juwiati SH, yang memimpin sidang gugatan praperadilan Polres Lombok Tengah (Loteng), di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menolak seluruh permohonan pemohon untuk membatalkan status tersangka yang diberikan Kepala Desa Kuta, Mirate, dan salah seorang warga bernama Sulaiman.

Sidang putusan gugatan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal di gelar di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (29/11), pukul 17.00 WITA. Sidang tersebut dihadiri oleh ratusan warga Desa Kuta, dan dikawal oleh puluhan anggota Polres Lombok Tengah.

Dalam putusan yang dibacakan, Hakim Ketua Fita Juwiati SH, menyatakan menurut hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan dua alat bukti sebagaimana dalam KUHAP, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak.

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon ditolak, maka para pemohon berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” kata Hakim Ketua Fita Juwiati SH.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Kaswadi SH, usai sidang mengatakan, Hakim Ketua menyatakan sependapat dengan keterangan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang menyatakan bahwa tidak ada SPDP dalam penetapan status tersangka menyebabkan tindakan tersebut cacat.

“Menyatakan sependapat, tetapi Hakim Ketua berpendapat tidak mengakibatkan cacat penyidikan dan penahanan itu. Lalu kata wajib itu apa, untuk apa dipampang kata wajib oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tidak ada pertimbangan Hakim Ketua terhadap tidak adanya sertifikat ahli yang bisa dibuktikan dalam persidangan oleh pihak termohon,” kata Kaswadi.

Pada sidang sebelumnya, pengamat hukum dari Universitas Mataram Prof Amiruddin menyatakan Kepolisian Resort Lombok Tengah, melakukan kekeliruan prosedur dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa Kuta, Mirate.

“Yang saya terima memang penyidik telah melakukan prosedur yang keliru dalam pengiriman SPDP. Harusnya itu ditembuskan ke tersangka, namun tidak dilakukan. Ini artinya cacat prosedur. Karena cacat prosedur, maka penahanan juga cacat,” kata Prof Amiruddin, yang menjadi saksi ahli pemohon dalam sidang praperadilan Polres Lombok Tengah, di Pengadilan Negeri Praya, pada Rabu (27/11/2019).

Kepala Desa Kuta, Mirate, mempraperadilankan Polres Lombok Tengah yang telah menetapkan status tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen sporadik tanah dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Mirate bersama salah seorang warga bernama Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Lombok Tengah sejak 1 November 2019.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Lombok Tengah, AKP Rafles P Girsang, membantah adanya tindakan kriminalisasi dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan surat tanah tersebut. Pihaknya memiliki dua alat bukti, yakni data-data terkait sporadik, register desa.

Selain itu, keterangan saksi yang diperiksa mengatakan tanah yang menjadi sengketa sudah ada sertifikat hak milik dan dibuktikan dengan keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik.

Rafles juga membantah bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan status tersangka di luar mekanisme yang berlaku.

“Kami sudah melakukan mekanisme penyidikan hingga penetapan status tersangka dan penahanan berdasarkan alat bukti. Jadi, tidak ada yang dipaksakan,” katanya. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here