Lombok Tengah, ntbone – Pemerintah membentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berkomitmen terhadap pentingnya kesehatan dan asupan gizi bagi masyarakat. Komitmen ini adalah sebagai langkah nyata DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.
Kegiatan sosialisasi program MBG ini bertempat di Aula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Lombok Tengah pada Rabu 18 Juni 2025. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diikuti oleh 300-an peserta yang antusias kedatangan tim sosialisasi MBG.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Anggota DPRD Lombok Tengah Nasarudin, dan Kades Penujak Daman Hudi.
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG menyasar ke berbagai kelompok mulai dari anak usia sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ibu hamil dan menyusui, hingga balita. Karena masih berada di tahap awal program ini memerlukan waktu dan proses dalam penyiapan berbagai aspek pendukungnya,” ujar Muazzim Akbar.
Muazzim menegaskan bahawa pemerintah berkomitmen mengatur pemenuhan gizi seluruh warga negara, khususnya generasi penerus bangsa, agar tumbuh sehat dan cerdas. Setiap menu dalam program ini dirancang oleh ahli gizi di dapur SPPG, dengan variasi yang disesuaikan dengan pedoman gizi nasional dan karakteristik penerima manfaat.
“Program MBG menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul di tengah tantangan perkembangan teknologi yang semakin cepat.” tegas Muazzim.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesempatan terbuka luas bagi masyarakat untuk bermitra dan bersinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program ini.
“Diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta penerima manfaat di Provinsi NTB. Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 penerima, dengan standar bangunan dan operasional sesuai ketentuan BGN. Setiap dapur juga menyerap sekitar 47–50 tenaga kerja, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, sebagai pemasok bahan pangan,” terangnya.
Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan mengenai skema kemitraan serta prosedur singkat dalam pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG terbuka bagi kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pihak swasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial,” ucap Muhammad Iwan.
Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain lahan minimal 600 m², bangunan dapur minimal 300 m², tenaga kerja sebanyak 47 orang yang dapat direkrut dari masyarakat sekitar, serta peralatan dan transportasi sesuai standar BGN.
Untuk menu makanan akan ditentukan oleh ahli gizi masing-masing dapur, mengacu pada pedoman gizi nasional. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa keberadaan dapur MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.
“Dapur MBG menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan melibatkan warga sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, perputaran uang di wilayah seperti Batulayar akan meningkat melalui aktivitas produksi dan distribusi kebutuhan dapur, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi masyarakat,” imbuh Iwan.
Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 89 juta orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA. (Din)
