Mataram, ntbone – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., membuka bimbingan teknis (bimtek) bagi pelaku usaha obat bahan alam dan stakeholder di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Senin (8/9/2025).
Bimtek bertajuk “Wujudkan Obat Bahan Alam NTB yang Aman, Berdaya Saing, dan Mendunia” ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Provinsi NTB dengan BBPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan produk pangan, jamu tradisional, hingga kosmetik.
“Kegiatan ini bentuk komitmen pemerintah bersama BBPOM untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli produk. Pastikan setiap produk memiliki izin edar BBPOM, sehingga aman dikonsumsi,” tegas Wagub Indah.
Indah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur hasil instan dari jamu yang dicampur bahan kimia berbahaya. Menurutnya, konsumsi jangka panjang produk ilegal dapat merugikan kesehatan bahkan memengaruhi tumbuh kembang anak.
“Jamu adalah warisan budaya Indonesia yang harus dijaga kualitas dan keasliannya,” ujarnya.
Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menegaskan pentingnya pelaku usaha jamu menjual produk bermutu dengan izin edar resmi. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi keaslian nomor izin.
“Bila kode produk tidak muncul dalam sistem, bisa dipastikan produk tersebut ilegal atau izinnya sudah kadaluarsa,” jelas Yosef.
Data BBPOM mencatat, sepanjang 2024 ditemukan 42.699 produk obat bahan alam ilegal di Indonesia dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,7 miliar. Di NTB, pengawasan tahun 2023 menemukan lebih dari 4.400 produk ilegal senilai Rp43 juta. Angka ini melonjak tajam pada 2024 dengan 33.166 produk senilai Rp418 juta.
Menurut Yosef, BBPOM tetap mengedepankan pembinaan bagi pelaku usaha. Namun, jika peringatan diabaikan, maka penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir. “Edukasi harus terus digencarkan agar masyarakat terlindungi dari produk berbahan kimia berbahaya,” tegasnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Wakil Gubernur NTB bersama Kepala BBPOM Mataram, pelaku usaha obat bahan alam, dan para pemangku kepentingan menandatangani komitmen bersama. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan semua pihak dalam menolak peredaran obat bahan alam ilegal maupun produk yang mengandung bahan kimia berbahaya.
Dengan adanya sinergi pemerintah daerah, BBPOM, pelaku usaha, serta masyarakat, diharapkan NTB mampu melahirkan produk obat bahan alam yang aman, berkualitas, dan berdaya saing global. (Din)
