Mataram, ntbone – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa Provinsi NTB siap memperkuat kontribusinya sebagai penyangga pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (12/11).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Indah menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dan menyeluruh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia menilai bahwa kunjungan Komisi IV menjadi momentum penting untuk memberikan masukan substansial dalam penyusunan kebijakan pangan nasional ke depan.
Komitmen Daerah Menopang Ketahanan Pangan Nasional
Wagub Indah menyampaikan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi sumber daya pangan yang sangat besar dan beragam. Dengan cadangan pangan yang melimpah serta potensi perikanan yang luas, NTB diklaim memiliki modal kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“NTB memiliki cadangan pangan yang besar serta potensi perikanan yang luas karena garis pantainya cukup panjang. Semua ini menjadi modal kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas data dan sinergi antarinstansi untuk memastikan kebijakan nasional sejalan dengan kondisi faktual di daerah.
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar NTB dalam menjaga stabilitas pangan, baik di tingkat regional maupun nasional.
Dorongan untuk Revisi UU Pangan yang Lebih Adaptif
Dalam forum tersebut, Wagub Indah menyampaikan dukungan penuh terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Ia menilai revisi regulasi tersebut sangat penting agar arah kebijakan pangan nasional lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah dan dapat mengakomodasi potensi unggulan di wilayah-wilayah penghasil pangan.
Menurutnya, daerah seperti NTB yang memiliki komoditas strategis di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan membutuhkan regulasi yang dapat memperkuat integrasi antarwilayah.
“Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi awal kolaborasi yang lebih intensif ke depan,” katanya.
Wagub Indah menambahkan bahwa NTB siap memberikan data dan rekomendasi yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan daerah.
Komisi IV Apresiasi Kesiapan dan Potensi NTB
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke NTB dilakukan karena daerah ini memiliki kontribusi signifikan terhadap keseimbangan produksi pangan secara nasional.
“NTB kami pilih sebagai daerah kunjungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan yang akan disusun benar-benar berpihak pada petani, nelayan, serta pelaku pangan lokal,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk menyerap masukan langsung dari daerah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan. Hal ini termasuk memastikan agar revisi UU Pangan dapat mendukung kepentingan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan daerah.
Forum Dialog dengan Pemda, BUMN, dan Pelaku Sektor Pangan
Kunjungan tersebut dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota Komisi IV dari berbagai fraksi DPR RI, pimpinan OPD NTB, serta perwakilan BUMN, BUMD, petani, dan nelayan.
Forum dialog digelar untuk memperdalam pemahaman terhadap potensi pangan NTB, termasuk tantangan pengelolaan pangan lokal, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan rantai pasok perikanan.
Selain mendapatkan paparan data dan analisis dari pemerintah daerah, rombongan Komisi IV juga menerima masukan langsung dari kelompok tani dan pelaku usaha perikanan terkait kebutuhan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Arah Sinergi Jangka Panjang
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Komisi IV DPR RI.
Dengan potensi yang dimiliki NTB, sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Dengan demikian, NTB kembali menegaskan posisinya sebagai daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia, sekaligus menunjukkan kesiapan untuk berkolaborasi lebih jauh dalam penyusunan kebijakan pangan yang adaptif dan berkeadilan.
