Mataram, ntbone.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran. Melalui penguatan tata kelola data tersebut, Pemprov NTB menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia menjadi kategori Sangat Baik pada evaluasi nasional tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi di Mataram, Kamis.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, mengatakan capaian penyelenggaraan SDI di NTB menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik. Nilai capaian tersebut meningkat signifikan dari 53,44 yang sebelumnya masih berada pada kategori cukup.
Menurut Ahsanul, peningkatan nilai tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Walidata, Walidata Pendukung, serta produsen data yang terlibat dalam penyelenggaraan data pembangunan daerah.
“Penilaian Satu Data Indonesia bukan hanya melihat banyaknya data yang dimiliki daerah, tetapi bagaimana data itu dikelola, terdokumentasi, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
Penguatan Data Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan
Ahsanul menjelaskan penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang diusung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yakni menghadirkan kebijakan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.
Menurut dia, data yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kondisi riil di lapangan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan integrasi data memiliki peran strategis dalam berbagai sektor pembangunan. Data yang akurat dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Hasil evaluasi nasional juga menunjukkan sebagian besar aspek penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB mengalami perkembangan positif. Pemerintah daerah semakin meningkatkan ketersediaan data pembangunan dan mulai memanfaatkan portal data daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Pemprov Fokus Benahi Standar Data dan Metadata
Meski telah mencatat kemajuan, Pemerintah Provinsi NTB masih perlu memperkuat sejumlah aspek guna meningkatkan nilai indeks pada evaluasi berikutnya.
Pemprov NTB meningkatkan kualitas perencanaan dan pemeriksaan data serta menyempurnakan standar data geospasial dan metadata untuk mendukung penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90. Sehingga berpeluang masuk kategori Sangat Baik pada evaluasi mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi dan penyusunan regulasi pendukung tata kelola data yang lebih terintegrasi.
Pemerintah Provinsi NTB memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui langkah tersebut.
NTB Perkuat Data Geospasial
Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, mengungkapkan Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik. Data tersebut mendukung berbagai sektor pembangunan daerah.
Sebagian peta tematik tersebut telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya. Hal itu sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan data geospasial.
Menurut dia, penguatan data geospasial menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih presisi dan berbasis bukti.
“Data geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kebencanaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi).
Menurut dia, tata kelola data yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai evaluasi nasional,. Tapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi.
Pemprov NTB optimistis dapat meraih predikat SDI Sangat Baik pada tahun 2026 melalui sinergi Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Tetapi menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan tepercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Yasrul.
