Mataram, ntbone.com – Pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di Nusa Tenggara Barat. Berbagai perilaku, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, hingga kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan data dari Ditlantas Polda NTB, sepanjang Januari sampai Oktober 2026 tercatat 62.953 pelanggaran lalu lintas di Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi tidak menggunakan helm berstandar SNI, melawan arus, dan berkendara tanpa SIM atau di bawah umur.
Sementara itu, berdasarkan data IRSMS yang terintegrasi dengan Data Jasa Raharja, pada periode yang sama tercatat 2.656 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 433 orang meninggal dunia dan 3.856 orang mengalami luka-luka.
Akademisi Transportasi Universitas Mataram, Dr. Made Mahendra, ST., MT., mengatakan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya mencegah kecelakaan.
“Pelanggaran lalu lintas dapat menciptakan situasi yang membahayakan, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, melanggar batas kecepatan dapat mengurangi waktu pengendara untuk bereaksi, sedangkan menerobos lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah lain,” ujar Dr. Made Mahendra, ST., MT.
Menurut dia, keselamatan berkendara perlu dibangun melalui pemahaman bahwa setiap aturan memiliki tujuan untuk mengendalikan risiko di jalan. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan serta penegakan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Soleh, S.Si., MTI., menyampaikan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas terus menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan kecelakaan dan fatalitas di wilayah tersebut.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendorong pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat dan komunitas pengguna jalan,” kata Soleh, S.Si., MTI.
Sejumlah program telah dijalankan bersama para pemangku kepentingan, antara lain Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL). Jasa Raharja juga menggandeng stakeholder terkait, yakni Ditlantas Polda NTB, Dinas Perhubungan, hingga komunitas Sagantara untuk menyampaikan pesan keselamatan melalui Sosialisasi Keselamatan Berkendara dan Safety Riding di sekolah.
Soleh, S.Si., MTI., mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi setiap aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan, menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
“Jangan menunggu kecelakaan terjadi untuk menyadari pentingnya keselamatan. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan bersama.”
Selain memperkuat upaya pencegahan, Jasa Raharja juga memastikan hak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Seluruh proses pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau untuk mengurus santunan secara langsung melalui kantor Jasa Raharja atau petugas yang berwenang tanpa menggunakan jasa perantara. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan secara mudah, transparan, dan akuntabel.
