Beranda Headline Bappenda Optimis Capai Target Penerimaan Pendapatan Daerah Sebesar Rp5,399 Triliun

Bappenda Optimis Capai Target Penerimaan Pendapatan Daerah Sebesar Rp5,399 Triliun

21
0
Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani. (Dok ntbone)
Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani. (Dok ntbone)

Mataram, ntbone – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat optimis mencapai target realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp5,399 triliun pada 2022 meskipun capaiannya hingga Mei baru mencapai Rp1,857 triliun atau sebesar 34,30 persen.

Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani, kepada wartawan menyebutkan realisasi pendapatan daerah hingga Mei 2022 didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 53,40 persen, menyusul pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 46,04 persen, dan LLPD sebesar 0,57 persen.

PAD sendiri telah terealisasi sebesar Rp854,95 miliar atau sebesar 33,25 persen dengan penyumbang terbesar dari komponen pajak daerah sebesar 73,55 persen, menyusul lain-lain PAD yang sah sebesar 26,10 persen, retribusi daerah 0,34 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 persen.

Adapun penerimaan realisasi PAD tersebut meningkat Rp205,35 miliar atau sebesar 31,61 persen dari periode sampa dengan Mei tahun 2021.

Hal itu sebagian besar disebabkan peningkatan penerimaan dari pajak daerah terutama dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp52,57 miliar atau sebesar 52,27 persen akibat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di NTB meningkat dengan adanya berbagai macam event dan mulai menggeliatnya aktivitas masyarakat.

“Selain itu, tidak berlakunya lagi BBM premium sehingga beralih ke pertalite serta penerapan tarif PBBKB tunggal,” kata Eva yang didampingi Sekretaris Bappedan Husni, dan para kepala bidangnya.

Eva menambahkan pajak rokok juga mengalami peningkatan penerimaan hingga 27,31 persen atau senilai Rp34,99 miliar. Hal itu disebabkan penerimaan pajak rokok tahun 2022 tidak dipotong jaminan kesehatan akibat kontribusi pemerintah daerah NTB (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mendukung program jaminan kesehatan telah melebihi 37,5 persen.

Penerimaan PKB juga mengalami peningkatan sebesar Rp6,11 miliar atau sebesar 3,45 persen, disusul penerimaan BBNKB yang meningkat sebesar Rp9,88 miliar atau 8,02 persen akibat mulai meningkatnya penerimaan dari kendaraan baru, baik BBN1 dan BBN2.

Komponen lain yang menyumbang peningkatan penerimaan PAD adalah pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang mengalami peningkatan hingga Rp106,00 miliar atau sebesar 102,10 persen.

“Peningkatan tersebut sebagian besar bersumber dari penerimaan klaim kesehatan,” ujarnya.

Eva mengatakan anggatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan, di mana pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp2,81 triliun, yakni berkurang Rp607,47 miliar atau sebesar 21,55 persen dari target tahun lalu sebesar Rp3,414 triliun.

Hal itu disebabkan penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi disalurkan melalui pemerintah provinsi, namun langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut juga mengakibatkan penerimaan pendapatan transfer pada periode sampai dengan Mei 2022 mengalami penurunan hingga 36,67 persen atau setara 574,10 miliar.

Penerimaan komponen terakhir pendapatan daerah, yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah pada periode ini telah mencapai 46,60 persen dari target 2022 yang merupakan penerimaan hibah IPDMIP dari pemerintah pusat.

Ditambahkanya, penerimaan pendapatan daerah hingga Mei 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 16,20 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang sebagian besar akibat berkurangnya penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

“Meskipun demikian, peningkatan penerimaan PAD menunjukkan sisi positif dari perkembangan penerimaan daerah di masa pandemi ini,” ucap Eva.

Agar realisasi pendapatan daerah tahun 2022 optimis terjadi peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, jajaran Bappenda NTB melakukan berbagai upaya, di antaranya peningkatan kualitas layanan dengan berbagai inovasi, mengoptimalkan sumber daya organisasi.

Selain itu, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dan membuat kebijakan insentif pajak daerah.

“Berbagai upaya tersebut diikhtiarkan guna meningkatkan penerimaan yang mendukung pembangunan NTB yang gemilang,” pungkas Eva. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here