Mataram, ntbone – Majelis Adat Sasak atau MA dan empat asosiasi yang bergerak di bidang industri pariwisata di Provinsi NTB menyatakan protes terhadap PT ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Alasannya, ITDC dinilai tidak berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dewan Pembina MAS, Lalu Bayu Windia, mengatakan bahwa ITDC harus introspeksi diri dan memperbaiki pola komunikasi, terutama dengan eksternal ITDC.
Menurut Mantan Ketua MAS dua periode itu, banyak pihak yang menyampaikan kritik kepada ITDC, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja BUMN tersebut.
“Kita mendengar, menyimak, banyak pihak yang menyampaikan kritik kepada ITDC. Itu artinya, introspeksi diri, pola komunikasi di rubah, dan mau duduk bersama, berdiskusi, berunding, dan bernegosiasi (dengan eksternal),” katanya.
Lalu Bayu juga menekankan bahwa kehadiran ITDC harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, bukan hanya membangun di NTB tanpa melibatkan mereka.
Ia memberikan contoh salah satu hotel di wilayah Selatan yang berdiri sejak tahun 90an, yang tetap ramai dikunjungi dan tidak mengalami gangguan karena bagusnya komunikasi manajemen hotel dengan masyarakat lokal, dengan kearifan lokal.
“Jangan membuat rasa tidak happy ada di masyarakat. itu muncul karena kecemburuan, ketidakberpihakan. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat lokal, berikan. Tentu kita juga bukan masyarakat yang tidak tau diri. Misalnya mau bawa pesawat tapi bukan pilot. Kita faham dimana sisi-sisi yang bisa orang lokal masuk,” tuturnya.
Lalu Bayu berharap tidak terjadi ketidakterimaan unsur masyarakat terhadap kehadiran ITDC ini di Lombok, NTB. Karena itu, harus dibangun harmonisasi dengan seluruh unsur.
“Kritik yang timbul terhadap ITDC ini adalah warning. Ya evaluasi diri, kenapa saya dikritik dan introspeksi diri,” ucap Caleg DPRD NTB nomor urut 2 dari Partai Demokrat itu.
Sementara itu, empat asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB, dan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (APPI) NTB, juga menyuarakan protes mereka terhadap ITDC.
Mereka mengeluhkan bahwa ITDC sangat eksklusif dan tidak melibatkan multi stakeholder dalam kegiatan apapun yang dilakukan di dalam KEK Mandalika. Padahal, dibangunnya KEK Mandalika adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat lokal terutamanya.
“Kita sama-sama ingin membangun ekonomi, pariwisata. Kita sama -sama industry harusnya jalan bersamaan, bergandengan. Tapi itu tidak terjadi,” kata Ketua Astindo Provinsi NTB, Sahlan, yang mewakili empat unsur asosiasi.
Sahlan juga mengeluhkan susahnya mengundang dan berkomunikasi dengan orang-orang ITDC.
“ITDC tidak boleh menutup diri terus, eksklusif, karena ini badan usaha milik negara. Problem di KEK Mandalika sangat banyak. Kita bisa bergerak bersama dong. Ini kita mau ikut selesaikan urusan ITDC. Jangan mengundang, diundang saja orang-orang ITDC ini susahnya, susah sekali komunikasinya,” ujarnya.
Pernyataan Sahlan diamini oleh Ketua PHRI, Ni Ketut Wolini, Ketua Asita NTB Umbu Joka, dan Ketua APPI NTB, Badrun.
Sementara itu, Humas PT ITDC, Anggun Wijaya, yang dihubungi wartawan belum memberikan respon secara detail.
“Selamat siang pak, maaf saya tadi belum bisa angkat telepon, masih dalam rapat. Izin mohon waktu ya pak, saya sedang dalam persiapan Rakornas di Golo Mori,” katanya.
Demikian juga dengan Komisaris ITDC, Irzani yang dihubungi juga belum memberikan respon atas konfirmasi yang sudah diterimanya melalui WhatsApp. (Din)
