Mataram, ntbone – Dalam upaya memperkaya perspektif media sekaligus mendukung penyelarasan kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Forum Wartawan Parlemen (FWP) Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja (press trip) ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut turut difasilitasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Sekretariat DPRD NTB, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB.
Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (12/11/2025) dan menjadi momentum strategis bagi wartawan serta perangkat pemerintah daerah untuk mempelajari secara langsung sistem pelayanan PMI yang telah lama dikenal sebagai salah satu yang paling maju dan terintegrasi di Indonesia.
Ketua FWP NTB, Fahrul Mustafa, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi sarana belajar yang penting untuk memperkuat kualitas pelayanan PMI di Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, beberapa aspek kinerja LTSA Jawa Timur dapat direplikasi untuk meningkatkan standar layanan di daerah.
“Kami melihat banyak hal yang bisa direplikasi di NTB. Sinergi antarinstansi, digitalisasi pelayanan, dan kecepatan respons LTSA Jawa Timur menjadi contoh yang patut ditiru,” ungkap Fahrul Mustafa.
Tantangan Remitansi dan Kemandirian Ekonomi PMI
Dalam sesi dialog, sejumlah wartawan dari berbagai media—di antaranya Harian Lombok Post, Menara Lombok, dan Portal NTB—menyoroti fenomena belum optimalnya pemanfaatan remitansi PMI dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kampung halaman.
Mereka menyampaikan bahwa banyak pekerja migran, khususnya dari Pulau Lombok, belum memiliki kemampuan mengelola pendapatan secara berkelanjutan setelah kembali ke Indonesia.
“Banyak warga kita yang bekerja keras di luar negeri, tapi ketika pulang uangnya cepat habis karena tidak dikelola. Mungkin ke depan perlu ada program pendampingan ekonomi agar mereka bisa lebih mandiri,” ujar Faris, Reporter Radio Global Lombok.
Isu tersebut menjadi salah satu catatan penting yang diharapkan dapat direspons pemerintah daerah melalui program pemberdayaan jangka panjang.
Program Desa Produktif Pekerja Migran Jadi Model Pembelajaran
Menanggapi berbagai masukan, Plt. Kepala UPT LTSA Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Purwanti Utami, S.Sos., M.Si., memaparkan sejumlah inovasi yang saat ini tengah dikembangkan.
Salah satu program unggulan adalah Desa Produktif Pekerja Migran yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis empat pilar utama: edukasi, informasi kerja, pemberdayaan ekonomi, dan community marketing.
Menurutnya, program ini telah menunjukkan dampak positif bagi masyarakat desa yang menjadi kantong PMI dan dapat dijadikan referensi bagi provinsi lain, termasuk NTB.
“Program Desa Produktif Pekerja Migran kami rancang untuk memperkuat kapasitas keluarga PMI sekaligus menyiapkan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Program ini bisa menjadi model yang dikembangkan di daerah lain,” jelas Purwanti.
Jawa Timur Catat Penempatan PMI Tertinggi Nasional
Dalam pemaparannya, Purwanti juga menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, setidaknya 79 ribu warga Jawa Timur bekerja di luar negeri melalui penempatan resmi.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan sistem layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
LTSA Jawa Timur memiliki empat layanan utama yang berada dalam satu kesatuan sistem, yakni Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI; Pelayanan Pembuatan Dokumen dan Paspor; Pelayanan Asuransi dan Bantuan Hukum; serta Pelayanan Pemulangan dan Repatriasi Jenazah PMI.
Sepanjang 2024, terdapat 177 jenazah PMI yang difasilitasi kepulangannya oleh LTSA Jawa Timur bekerja sama dengan BP2MI dan berbagai pihak terkait.
Menurut Purwanti, hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh PMI mendapatkan pelayanan komprehensif, termasuk pada kondisi darurat.
“Kami tidak hanya melayani PMI asal Jawa Timur, tetapi juga dari provinsi lain termasuk NTB. Hal ini karena banyak PMI dari Indonesia bagian timur yang transit melalui Jawa Timur,” terangnya.
Sistem Terintegrasi untuk Cegah Keberangkatan Non-Prosedural
Keunggulan lain LTSA Jawa Timur terletak pada integrasi lintas lembaga yang mencakup BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kepolisian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh layanan terhubung dalam satu sistem digital yang memungkinkan validasi cepat dan mencegah praktik keberangkatan non-prosedural.
Purwanti menegaskan bahwa penerbitan paspor bagi calon PMI hanya dapat dilakukan setelah verifikasi data dari server LTSA. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada dokumen yang dikeluarkan tanpa status legal yang jelas.
“Kami pastikan seluruh proses terverifikasi sehingga tidak ada lagi paspor yang keluar tanpa data sah. Ini bagian dari perlindungan agar PMI berangkat secara prosedural,” ujarnya.
Sinergi Media dan Pemerintah Daerah untuk Perlindungan PMI
Kunjungan FWP NTB ke LTSA Jawa Timur memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai kebijakan perlindungan pekerja migran.
Melalui pengalaman langsung di lapangan, jurnalis diharapkan dapat memperkaya pemberitaan yang lebih komprehensif, edukatif, dan mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dengan adanya pembelajaran ini, NTB berpeluang mengembangkan inovasi serupa guna memperkuat kualitas layanan PMI serta meningkatkan kesejahteraan keluarga migran secara berkelanjutan.
