Mataram, ntbone – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dinamika Keadilan resmi meluncurkan pendekatan pendampingan hukum terpadu berbasis medis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Peluncuran lembaga tersebut berlangsung di Ruko Grand Lingkar Mataram, Sabtu (11/1/2026), di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Ketua LBH Dinamika Keadilan, dr. Danang Nur Adiwibawa, mengatakan kehadiran lembaga ini dilatarbelakangi oleh masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan bantuan hukum masyarakat dan ketersediaan layanan yang memadai, terutama bagi masyarakat miskin, korban kekerasan, serta pasien dengan keterbatasan fisik dan mental.
“LBH Dinamika Keadilan hadir untuk menjembatani persoalan hukum yang bersinggungan langsung dengan dunia medis. Kami ingin memastikan proses hukum berjalan adil, objektif, dan berbasis fakta ilmiah, tanpa merugikan pasien maupun tenaga kesehatan,” ujar Danang.
Ia menegaskan, LBH Dinamika Keadilan menjadi satu-satunya lembaga bantuan hukum di NTB yang secara khusus memfokuskan diri pada pendampingan hukum di bidang medis, dengan komitmen pada prinsip transparansi, profesionalitas, dan kemanusiaan.
Data nasional menunjukkan kebutuhan bantuan hukum terus meningkat. Sepanjang 2024, ribuan pengaduan hukum diterima oleh lembaga bantuan hukum di Indonesia, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling banyak membutuhkan pendampingan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis yang disediakan negara.
“Lebih dari sekadar pendampingan litigasi, kami juga menyediakan layanan rehabilitasi korban, pemulihan psikologis, advokasi kebijakan kesehatan dan sosial, serta edukasi hukum preventif kepada masyarakat,” kata Danang.
Acara peluncuran tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NTB (BHP2A IDI NTB), dr. Asri Dwina Prihatni.
Ia menilai kehadiran LBH Dinamika Keadilan sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berintegritas, sekaligus menjadi mitra konstruktif bagi tenaga kesehatan.
“Sinergi lintas profesi sangat penting agar pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat berjalan adil, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sejumlah pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Direktur Umum RSUD Tripat, perwakilan RS Bhayangkara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Lombok Barat, serta jajaran direktur rumah sakit di Pulau Lombok.
Danang berharap LBH Dinamika Keadilan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan memperkuat solidaritas sosial demi kehidupan yang lebih bermartabat,” katanya.
