Mataram, ntbone.com – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan layanan angkutan darat melalui pembenahan terminal serta penertiban praktik calo dan premanisme guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik.
Pelaksana Tugas Kepala BPTD Kelas II NTB, Boy Nurdin, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk menghadirkan sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan terintegrasi, seiring posisi NTB sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata nasional.
Ia mengatakan penguatan layanan transportasi darat menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam mendukung mobilitas wisatawan dan masyarakat lokal. “Sebagai daerah tujuan wisata, NTB harus memiliki layanan transportasi darat yang andal, aman, dan nyaman,” ujarnya di Terminal Mandalika, Kota Mataram, Selasa (31/3/2026).
Secara kelembagaan, BPTD memiliki peran dalam pengelolaan transportasi di jalan nasional, termasuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) serta pengelolaan simpul transportasi seperti terminal. Peran tersebut dinilai strategis dalam menjamin kelancaran arus orang dan barang di wilayah NTB.
Boy menjelaskan, perkembangan sektor transportasi darat di NTB menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan dari perusahaan otobus, termasuk hadirnya armada non-ekonomi seperti bus sleeper yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang.
Selain itu, minat masyarakat menggunakan transportasi darat juga mulai meningkat, terutama pada momen tertentu seperti arus mudik. Meski demikian, peningkatan tersebut belum terjadi secara signifikan dalam skala tahunan.
“Indikasi positifnya, masyarakat mulai kembali menggunakan terminal resmi, dan perusahaan otobus juga mulai beroperasi secara tertib di dalam terminal. Ini penting untuk menekan keberadaan terminal bayangan,” katanya.
Meski demikian, BPTD mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, khususnya terkait praktik calo dan premanisme di kawasan terminal. Untuk mengatasi hal tersebut, BPTD menggandeng aparat kepolisian dan TNI dalam melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala.
Selain penindakan, BPTD juga mendorong pelaku usaha angkutan untuk menggunakan atribut resmi agar mudah dikenali oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Boy menambahkan, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan transparan. Pihaknya membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik merugikan di lapangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melapor. Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, BPTD memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat di NTB dalam kondisi optimal. Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, transportasi darat diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilihan utama masyarakat.
Ke depan, BPTD NTB berharap sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat guna menghadirkan layanan transportasi darat yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.
